Meriahkan Hari Kartini, Prodi Ilmu Pemerintahan Unwira Selenggarakan Seminar, Wujudkan Mimpi Kartini dan Semangat Kesetaraan
 |
| Foto : Panitia |
Seminar ini menghadirkan tiga narasumber yaitu, Theodora Ewalde Taek sebagai anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024; Ibu Grace Gracelia sebagai staf advokasi kampanye dan pengorganisasian masyarakat WALHI NTT; dan Pater Petrus Tan, SVD sebagai dosen Fakultas Filsafat Unwira.
Seminar ini dihadiri oleh dosen dan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unwira, aktivis lingkungan hidup (WALHI NTT), dan masyarakat umum
Dalam pemaparan materi, Walde Taek menyampaikan gagasan tentang pentingnya kehadiran perempuan dalam politik. “Hal yang perlu diteladani dalam jiwa Kartini ialah wawasan yang sangat luas, percaya diri dan berjuang,” tuturnya.
Dia menambahkan bahwa dengan cara itu, keterlibatan perempuan dalam politik mendapat pengakuan. Perempuan harus berani bersuara walaupun banyak fitnah maupun dicemooh dan berani menjadi pemimpin.
Sementara itu, Grace Gracelia , berkomentar tentang situasi perempuan di NTT saat ini. Menurutnya, perempuan NTT menghadapi persoalan lama yaitu sistem patriarki.
“Di NTT, perempuan yang menenun dan perempuan yang bertani adalah perempuan yang memiliki perjuangan.” Namun, dalam bidang hukum dan politik, hak legal perempuan untuk mencegahnya dari kekerasan masih kurang," Jelasnya.
Staf WAHLI ini menegaskan, tidak ada keadilan gender tanpa keadilan ekologis. Ruang politik juga tidak secara luas melibatkan perempuan. Walaupun 30% kuota untuk perempuan di DPR, namun sistem kita masih patriarkat. Selain itu, akses perempuan terhadap sumber daya alam juga sangat terbatas.
Pada kesempatan itu, Pater Peter Tan, SVD. Menurut dosen filsafat Unwira ini, perempuan masuk ke ruang publik melalui beberapa cara. Pertama, melalui spoken words yaitu kemampuan berbicara dan mempengaruhi publik secara lisan. Kedua, melalui written words yaitu kemampuan menulis. Kartini pada masanya menerobos ke ruang publik melalui kemampuan menulis surat.
Pater Peter menambahkan bahwa ada cara ketiga perempuan bisa masuk ke ruang publik yaitu melalui tubuhnya. Dia mengangkat kasus di Besipae dan beberapa tempat di Flores di mana para perempuan menelanjangkan pakaian mereka untuk melawan korporasi.
“Di situ tubuh perempuan bukan tubuh seksual, melainkan tubuh politik,” tuturnya.
Dalam sesi diskusi, seorang dosen Ilmu Pemerintahan, Yohana Fransiska Medho, memberikan tanggapan. Menurutnya, diskriminasi dan kekerasan berbasis gender sulit hilang sebab telah melekat dalam struktur budaya dan ideologi patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat dari generasi ke generasi.
Apalagi struktur patriarki sering dilegitimasi oleh negara, budaya, dan agama. Karena itu, dia mengajak seluruh peserta dan perempuan yang hadir untuk berani mematahkan stigma buruk terhadap perempuan, berani menentukan pilihan hidup sendiri, dan bergandengan tangan memperjuangkan hak dan keadilan bagi perempuan.
Selanjutnya, Bapak Dedi Dhosa, seorang dosen Ilmu Pemerintahan, menambahkan bahwa akses perempuan untuk bersaing secara politik akan semakin sulit selama politik kelas dilenyapkan oleh politik kepentingan dan politik identitas. Menurutnya, politik identitas sangat kuat dalam setiap kontestasi pemilu sehingga tidak mengakomodasi kepentingan kelas seperti kebutuhan kaum perempuan.
Seminar ini ditutup dengan penandatanganan berita acara, penyerahan piagam, dan pose bersama para pemateri. (Yoland)
