Pimpin Apel Pagi, Pj Wali Kota Kupang Tegaskan Kinerja dan Netralitas ASN
 |
| Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd saat memberikan arahan pada apel pagi di lingkup pemerintah kota Kupang |
Apel gabungan tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, S.E., M.Si., para Staf Ahli Wali Kota, para Asisten Sekda, para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Kota Kupang, para Direktur Perusahaan Daerah, Camat, Lurah serta seluruh ASN dan PTT Kota Kupang.
Mengawali arahannya Pj. Wali Kota menyapa dan mengapresiasi para ASN dan PTT Kota Kupang dan pegawai lingkup pemerintah Kota Kupang atas dedikasi dan kerja keras yang telah rekan-rekan tunjukkan dalam pemerintahan dan pelayanan publik, sekaligus menyampaikan arahan penting dari Sekretaris jenderal Kementerian dalam Negeri RI.
" Arahan penting yang saya terima langsung dari hasil pertemuan dengan plt. Sekretaris jenderal Kementerian dalam Negeri RI , Inspektur Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir Balauw, M.SI, di Jakarta beberapa hari yang lalu. Arahan ini sangat relevan untuk kita terapkan dalam menjalankan tugas sehari-hari demi kemajuan kota Kupang tercinta," ungkapnya.
Dijelaskannya bahwa tantangan yang kita hadapi saat ini tidak mudah, tetapi berkat kerjasama dan komitmen yang kuat, kita mampu terus bergerak maju untuk menjalankan tugas-tugas dengan capaian kinerja kita harus sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut Pj. Wali Kota menegaskan para ASN dan PTT perkuat disiplin kerja, jangan menunda-nunda pekerjaan, dan pastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
" Keberhasilan kita tidak hanya diukur dari seberapa keras kita bekerja, tetapi juga dari hasil yang kita capai tepat waktu sesuai rencana," tegasnya.
Terkait netralitas ASN, Pj. Walikota mengatakan netralitas ASN adalah fondasi utama yang harus kita jaga, terutama menjelang pelaksanaan pilkada yang akan datang. ASN dilarang keras terlibat dalam kegiatan politik Praktis dan harus selalu profesional dalam Menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
" Kita semua harus memastikan bahwa pelayanan Publik tetap berjalan optimal tanpa ada pengaruh dari kepentingan politik manapun. Selain menjaga netralitas, kita juga harus menghindari praktik jual kepentingan politik dalam pengisian jabatan lowong," jelasnya.
Sesuai arahan dari Plt. Sekjen kemendagri, Pengisian jabatan sebaiknya diutamakan untuk posisi-posisi yang penting dan mendesak. Untuk Jabatan eselon 2, maksimal 3 posisi yang diusulkan, sedangkan untuk jabatan eselon 3 dan 4, maksimal 15 posisi. Pengisian jabatan lowong lainnya dapat diusulkan menjelang pilkada sekitar bulan desember 2024.
Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pejabat yang ada dan memastikan bahwa seluruh proses pengisian jabatan berjalan dengan transparan dan profesional, tanpa adanya muatan politik.
Kemudian, Linus juga menekankan bahwa sebagai bagian dari pemerintah kota kupang, kita semua harus mendukung penuh pelaksanaan pilkada. Mulai dari mempersiapkan Segala aspek logistik, memastikan keamanan, hingga menjamin kelancaran proses pemilihan.
" Kita harus berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif agar pilkada dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar," jelasnya.
Linus Lusi menghimbau agar masalah stunting, kemiskinan ekstrem dan pengangguran adalah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama.
" Saya menginstruksikan kepada seluruh OPD terkait untuk melakukan pemetaan wilayah yang rawan terhadap masalah ini dan segera melakukan intervensi yang efektif. Kita harus bekerja keras untuk menurunkan angka stunting, kemiskinan, dan pengangguran di kota kupang, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat," himbaunya.
Kemudian pelayanan publik yang kita berikan harus semakin baik, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap unit kerja harus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar- benar memenuhi harapan masyarakat. Ingat, kita ada di sini untuk melayani, bukan dilayani.
Percepat realisasi anggaran dan Prioritas program dengan fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi, dan pengangguran.
Perhatian khusus juga harus diberikan terhadap pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN sebagai bentuk kesejahteraan. Jika target pendapatan daerah tidak tercapai, saya minta kegiatan fisik yang tidak mendesak agar ditunda pencairannya, dan lebih diutamakan untuk program yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat serta pegawai.
Reporter : Ocep Purek
